Saya menulis ini karena risih dan gemes terhadap orang-orang yang menilai kebijakan pemerintah itu dalam satu perspektif (sudut pandang) saja. Padahal ya, namanya kebijakan, pasti akan menimbulkan banyak perspektif. Tinggal kitanya mau mengambil perspektif yang mana.
Toh, kalau pun sudah memutuskan untuk memilih perspektif tertentu, bukan berarti meniadakan perspektif lainnya. Ini yang sering terjadi. Jadinya malah menilai kebijakan hanya dari satu sisi dan melupakan kalau sisi lain itu masih ada.
Contohnya adalah kebijakan Mas Menteri yang masih banyak dikeluhkan yaitu mengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Banyak yang menilai ini kebijakan yang keliru. Mall dan pasar tetap buka, tetapi sekolah kok masih ditutup?
Gini loh, sekolah itu beda sama mall dan pasar. Kalau ngoyo sekolah segera dibuka, itu namanya bunuh diri. Apalagi kalau daerahnya di zona merah. Mall dan pasar ketika dibuka itu tidak mewajibkan masyarakat untuk datang, tetapi kalau sekolah kan beda. Dengan membuat kebijakan sekolah tetap buka misalnya, itu berarti mewajibkan seluruh instrumen sekolah untuk hadir di tempat. Dari sini sudah jelas kelihatan beda, kan?
Saya juga sudah mendengar jalan tengah dari Mas Menteri sendiri di live Instagram. Beliau memperbolehkan sekolah tetap buka, apalagi di daerah yang 'aman-aman saja'. Walaupun begitu, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Sistemnya juga buka-tutup, nggak semua siswa langsung hadir di sekolah. Bertahap, dibikin jadwal yang rapi biar tertib. Kalau pun ada orang tua yang masih tidak mengizinkan, itu ya hak mereka. Kondisinya masih rawan, jadi tetap diperbolehkan. Ada siswa yang belajar di sekolah, ada juga yang masih dari rumah.
Yang jadi masalah mungkin sosialisasi perihal 'kebebasan' sistem belajar ini belum merata. Jadinya, masih banyak yang prasangka buruk terhadap Mas Menteri tanpa melihat apa saja yang sudah dilakukannya. Selain itu, masih belum ada pemetaan yang jelas mana daerah zona hijau sehingga aman untuk sekolah tatap muka. Pemetaan belum bisa menyentuh sampai ke desa-desa atau dusun-dusun. Ini juga salah satu kendala.
Ada juga yang bilang, kebijakan PJJ ini 'membunuh' ruang sosial, kreativitas, dan kecerdasan siswa. Saya setuju, tetapi tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena ini mungkin satu-satunya jalan yang bisa dilakukan agar pembelajaran tetap bisa dilaksanakan, walaupun dengan sistem jarak jauh atau daring. Pilih mana, 9 bulan lebih tanpa ada akses belajar dari sekolah atau sekolah dengan sistem jarak jauh? Kalau saya sih, lebih pilih yang kedua. Daripada tidak belajar sama sekali, kan?
Memang, pembelajaran jarak jauh ini tetap saja memiliki banyak kendala. Dari banyaknya guru yang masih kebingungan memanfaatkan teknologi, anak jadi cepat bosan dan susah menangkap materi, sampai orang tuanya jadi ikut gregetan gara-gara anaknya ternyata susah kalau diajak belajar. Belum lagi, akses ke teknologi yang belum merata. Mulai dari tidak punya smartphone sampai susahnya sinyal di pedalaman.
Akan tetapi, ini juga kabar baik, kan? Dengan semakin sadar bahwa sistem pendidikan kita ternyata masih banyak celah, ini bisa sebagai acuan untuk membuat kebijakan yang lebih baik ke depannya. Mulai dari peningkatan kompetensi guru, sistem belajar yang efektif, kurikulum yang tepat sasaran dan tidak membebankan, fasilitas yang memadai dan merata, dan lain sebagainya. Ini perspektif saya kalau kita mau mengambil sisi positifnya.
Walaupun tetap ada sisi baiknya, saya juga tidak lupa perihal pemerintah kita yang sekarang belum kompak dalam menangani pandemi. Terlihat seperti anak kecil, membuat kebijakan yang kadang saling berseberangan. Yang seharusnya berkolaborasi, tetapi malah jalan sendiri-sendiri. Belum lagi kasus korupsi yang kabarnya mencuat akhir-akhir ini. Miris memang, tetapi ya itu realitasnya. Selain masyarakatnya yang masih bebal, ternyata pemerintahnya masih banyak yang gila. Tega-teganya mengorbankan ratusan ribu (atau bahkan jutaaan) rakyatnya demi perutnya sendiri.
Sebenarnya, untuk melihat pandemi dengan kaca mata seperti ini juga nggak perlu jadi sarjana. Cukup sedikit prasangka baik terhadap keadaan yang ada dan sedikit berfikir benar dan jernih. Masalahnya, masyarakat kita sukanya menyalahkan orang lain kalau ada apa-apa. Memang enak sih nyalahin orang lain, tetapi ya nggak bagus juga. Efek buruknya, kita nggak punya kontrol atas diri sendiri. Selalu menyalahkan faktor eksternal tanpa melihat kekurangan diri sendiri.
Dari pandemi Covid-19 ini, kita mengetahui masih banyak banget PR Indonesia ke depannya. Kita bukan hanya dituntut untuk berkaca pada keadaan bangsa ini, tetapi sekaligus berusaha untuk menghadirkan solusi.
Di masa pandemi ini, semuanya susah. Pemerintah susah, orang tua susah, pengajar susah, dan pelajar pun ikutan susah. Memang sudah waktunya Indonesia meng-upgrade diri. Biar kalau ada masalah besar seperti sekarang ini, kita bisa berkolaborasi untuk menghadirkan solusi.
Oh ya, ada juga yang bilang pandemi ini hanya akal-akalan elit global saja untuk mengurangi populasi dan menghadirkan berbagai 'keuntungan' lainnya. Saya tidak sepenuhmya tidak setuju. Hal di dunia ini memang penuh kepentingan. Namun yang jelas, COVID-19 ini memang ada. Banyak korban berjatuhan karenanya. Ini yang harus dimengerti.
Selain itu, saya juga jadi optimis Indonesia di 2045 akan maju gila-gilaan. Saya punya proyeksi ini karena idealnya seorang pemimpin itu umur 40 tahunan, seperti para nabi dan pemimpin hebat zaman dahulu. Sudah cukup matang, dan belum bisa dibilang tua. Dan sekarang, orang-orang yang akan berumur 40 tahunan di tahun 2045 itu masih menempuh pendidikan, yaitu yang lahir antara tahun 2000-2005. Remaja yang lahirnya di rentang tahun ini sudah bisa merasakan secara penuh tentang kondisi yang sebenarnya terjadi.
Dengan kata lain, mereka sudah ditempa dengan susahnya keadaan di waktu muda dengan kesadaran penuh. Bagi yang dapat bertahan dan terus berkembang, saya optimis merekalah yang layak menjadi pemimpin di masa depan. Mau tahu wajah Indonesia di tahun 2045? Lihatlah para remaja yang sekarang sedang menempuh awal masa SMA sampai mahasiswa setingkat sarjana. Mereka ini yang cukup berpeluang menjadi generasi pemimpin tangguh.
"Untuk yang lahir di tahun selain itu gimana, Mas?"
Yang nggak gimana-gimana, itu murni proyeksi pribadi saya tentang Indonesia ke depannya. Bisa saja menjadi pemimpin di tahun 2045, bisa juga berkontribusi di tahun-tahun lainnya.
Tidak ada yang benar-benar baru dalam sejarah. Silakan lihat tahun kelahiran Presiden dan Wakil Presiden pertama kita dan kapan Indonesia merdeka. Itu salah satu alasan kuat tentang proyeksi saya tentang Indonesia di tahun 2045.
Lebih lengkapnya, akan saya ulas di tulisan berikutnya.
Tertanda,
David Aji Pangestu
Tidak ada komentar: